Inilah Draft Lengkap RUU Komponen Cadangan

Inilah Draft Lengkap RUU Komponen Cadangan - Sekarang ini topik PNS (Baca: Jadwal dan Cara Ujian CPNS 2013 Terbaru) dan pekerja wajib ikut latihan militer menjadi pembicaraan banyak orang, termasuk dunia maya. Seperti kita tahu pemerintah telah membuat sebuah draft RUU yang mengatur PNS dan pekerja/buruh wajib menjadi anggota komponen cadangan. Komponen ini nantinya akan difungsikan jika sewakktu waktu kondisi perang terjadi.

Draftt RUU tersebut kini sudah diterima oleh Komisi 1 DPR dan sedang dalam proses pembahasan. Dalam program legislasi nasional, DPR berencana akan membahas RUU Komponen Cadangan sekalgus dengan paket undang-undang pertahanan nasional lainnya seperti ranya RUU Intelijen dan RUU Keamanan Nasional.

Jika resmi jadi Undang Undang, maka anda yang bekerja sebagai PNS, pekerja/buruh atau mantan prajurit TNI bersiaplah untuk meluangkan waktu untuk latihan militer.

Berikut Draft Lengkap RUU Komponen Cadangan

Isi Lengkap RUU Komponen Cadangan

Bab I Ketentuan Umum
Pasal 1
DalamUndang-undang ini yang dimaksud dengan :
  1. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsadan negara.
  2. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
  3. Penyelenggaraan Pertahanan Negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara.
  4. Komponen Utama adalah Tentara Nasional Indonesiayang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.
  5. Komponen Cadangan adalah Komponen Cadangan Pertahanan Negara yang terdiri dari segenap sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama.
  6. Komponen Pendukung adalah sumber daya nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan.
  7. Sumber Daya Nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional, nilai-nilai, teknologi serta dana yang dapat di dayagunakan untuk pertahanan negara.
  8. Sumber Daya Alam adalah potensi sumber daya yang terkandung dalam bumi, air, dan dirgantara, yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara.
  9. Sumber Daya Buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara.
  10. Sarana dan Prasarana adalah hasil budidaya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.
  11. Nilai-nilai adalah nilai-nilai falsafati, moral, dan etika yang digunakan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
  12. Teknologi adalah penyerapan, penerapan, dan pengembangan teknologi sebagai hasil pembangunan nasional yang dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara.
  13. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.
  14. Anggota Komponen Cadangan adalah sumber daya manusia termasuk yang mengawaki sumber dayaalam, sumber daya buatan, sarana, dan prasarana nasional yang disusun dalam satuan Komponen Cadangan.
  15. Masa Bhakti adalah masa selama sumber daya nasional berstatus menjadi Komponen Cadangan, baik dalam dinas aktif maupun tidak dalam dinas aktif.
  16. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
  17. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang pertahanan.
  18. 18. TNI adalah Tentara Nasional Indonasia.
  19. Panglima adalah PanglimaTNI.
  20. Angkatan adalah TNI AD, TNI ALdan TNI AU
  21. Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan diseluruh maupun sebagian wilayah negara secara serentak atas sumber daya nasional yang telah dibina sebagai kekuatan komponen pertahanan negara.
  22. Demobilisasi adalah tindakan penghentian pengerahan dan penghentian penggunaan sumber daya nasional yang berlaku untuk seluruh atau sebagian wilayah negara, termasuk yang diselenggarakan secara bertahap guna memulihkan fungsi dan tugas setiap unsur seperti sebelum berlakunya mobilisasi.
  23. Kombatan adalah orang yang mempunyai hak untuk turut serta secara langsung dalam peperangan, dan apabila tertangkap oleh pihak lawan diperlakukan sebagai tawanan perang dari pihak yang bertikai.
  24. 24. Non Kombatan adalah penduduk sipil dan atau bagian dari angkatan bersenjata yang tidak turut bertempur dan apabila tertangkap oleh musuh harus dibebaskan dan tidak perlakukan sebagai tawanan perang dari pihak yang bertikai.
Pasal 2
Komponen Cadangan dibentuk dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utama dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
Pasal 3
Komponen Cadangan merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan warga negara, dan seluruh sumber daya nasional lainnyadalam usaha pertahanan negara.
Pasal 4
Komponen Cadangan berunsurkan warganegara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional.
Bab II Pembentukan Komponen Cadangan
Bagian Pertama: Umum
Pasal 5
  1. Presiden menetapkan kebijakan umum pembentukan Komponen Cadangan.
  2. Dalam menentukan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional.
  3. Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud padaayat(1) dilakukan oleh Menteri meliputi penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Komponen Cadangan.
Pasal 6
  1. Komponen Cadangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal5 terdiri atas Komponen Cadangan Matra Darat, Komponen Cadangan Matra Laut dan Komponen Cadangan Matra Udara yang dibentuk secara adil dan merata diseluruh wilayah negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. (2) Komponen Cadangan disusun dalam struktur organisasi yang berbentuk satuan sebagaimana yang berlaku pada masing-masing struktur organisasi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
  3. Komponen Cadangan yang berunsurkan warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional, dengan jumlah atau tingkat kekuatan dan kemampuannya ditetapkan oleh Menteri sesuai kebutuhan pertahanan negara.
Bagian Kedua: Pengangkatan AnggotaKomponen Cadangan
Pasal 7
  1. Setiap warga negara yang berusia antara18 (delapan belas) hingga45 (empat puluh lima) tahun yang : a. berstatus pegawainegeri sipil, karyawan badan usaha milik negara atau daerah, dan anggota lembaga atau badan non pemerintah, yang dipanggil untuk wajib menjadi anggota Komponen Cadangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. berstatus mantan prajurit TNI dan mantan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara wajib dipanggil menjadi anggota Komponen Cadangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. secara perseorangan dengan sukarela mendaftarkan diri untuk menjadi anggota Komponen Cadangan dapat diangkatmenjad ianggota Komponen Cadangan
  2. Warga negara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didata guna memilahkan warga negara yang dapat diangkat menjadi anggota Komponen Cadangan.
  3. Terhadap warga negara yang dapat diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dilakukan pemeriksaan kesehatan, mental kepribadian dan administrasi.
  4. Terhadap warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) wajib mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Warga negara yang memenuhi persyaratan diangkat menjadi anggota Komponen Cadangan, wajib memenuhi pengangkatannya.
  6. Pengangkatan menjadi anggota Komponen Cadangan dilakukan oleh Menteri atau Pejabatyang ditunjuk melalui pelantikan dengan mengucapkan sumpah/janji menurut agama masing-masing yang berbunyi sebagaiberikut: Demi Allah (sesuai agamanya masing-masing), saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945; bahwa saya akan siap sedia membela dan mempertahankan tanah air, bangsa dan negara; bahwa saya akan mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan; bahwa saya akan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukumyang berlaku; bahwa saya akan memegang rahasia negara dengan bersungguh-sungguh.
Pasal8
  1. Penangguhan menjadi anggota Komponen Cadangan dapat dilakukan terhadap warga negara yang : a. sedang menjalani penahanan ; b. sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan ; c. kesehatannya tidak mengijinkan ; d. keberadaannya diperlukan masyarakat; e. sedang menjalani tahap ujian akhir atau tugas akhir pendidikan yang tidak dapat ditinggalkan ; f. sedang menunaikan ibadah haji; atau g. sedang melaksanakan tugas penting yang tidak dapat digantikan oleh orang lain.
  2. Warga negara yang ditangguhkan, sewaktu-waktu dapat diangkat menjadi anggota Komponen Cadangan apabila tidak lagi dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 9
  1. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dibentuk suatu Komisi Pengerahan calon anggota Komponen Cadangan tingkat pusat dan tingkat daerah.
  2. Komisi pengerahan tingkat pusat bertugas menetapkan kebijakan teknis, kebijakan pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan pembentukan Komponen Cadangan, sedangkan komisi pengerahan tingkat daerah bertugas dimasing-masing daerah dalam pelaksanaan pembentukan Komponen Cadangan.
  3. Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pada tingkat pusat terdiri atas unsur Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI, Markas Besar Angkatan, Departemen Dalam Negeri dan instansi Pemerintah lainnya tingkat pusat yang terkait, pada tingkat daerah terdiri atas unsur Perwakilan Departemen Pertahanan didaerah, unsur-unsur TNI didaerah, Pemerintah Daerah, serta badan pemerintah tingkat daerah yang terkait.
  4. Ketentuan pengangkatan Komisi Pengerahan sebagaimanadimaksud dalam Pasal ini diatur dengan Peraturan Presiden.
Bagian Ketiga: Penetapan dan Pendayagunaan Sumber DayaAlam, Sumber DayaBuatan, Sarana dan Prasarana Sebagai Komponen Cadangan
Pasal 10
  1. Sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional milik negara, badan swasta dan atau perseorangan termasuk manusia dan yang mengawakinya dapat digunakan sebagai unsur dalam Komponen Cadangan.
  2. Jenis dan jumlah sumber daya alam, sumber day abuatan, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disesuaikan dengan kebutuhan Komponen Cadangan, setelah memenuhi persyaratan administrasi, serta uji standarisasi dan kelaikan sebagai alat peralatan, dan alat utama sistem senjata pertahanan negara.
  3. Setiap pemilik, pengelola, penanggungjawab sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana wajib menyerahkan sumber daya alam, sumber dayabuatan, sarana dan prasarana termasuk anggota atau awaknya yang berada dibawah kekuasaannya kepada pejabatyang ditunjuk guna dibentuk menjadi Komponen Cadangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
Pasal11
  1. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Komisi Pengerahan unsur Komponen Cadangan yang berasal dari sumber daya alam, sumber dayabuatan, sarana dan prasarana tingkat pusat dan tingkat daerah.
  2. Komisi pengerahan tingkat pusat bertugas menetapkan kebijakan teknis, kebijakan pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan pembentukan Komponen Cadangan, komisi pengerahan tingkat daerah bertugas dimasing-masing daerah dalam pelaksanaan pembentukan Komponen Cadangan.
  3. Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud padaayat(1) pada tingkat pusat terdiri atas unsur Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI, Markas Besar Angkatan, Departemen Dalam Negeri, dan instansi tingkat pusat yang terkait, pada tingkat daerah terdiri atas unsur Perwakilan Departemen Pertahanan didaerah, unsur-unsur TNI di daerah, Pemerintah Daerah, Perwakilan Departemen didaerah, sertaba dan pemerintah tingkat daerah yang terkait.
  4. Ketentuan pengangkatan Komisi Pengerahan sebagaimana dimaksud dalamPasal ini diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal12
Kewajiban yang berlaku bagiwarga negarayang diangkatmenjadi anggota Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini berlaku juga bagi anggota yang mengawaki sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana.

Bab III
Pembinaan
Bagian Pertama: Pembinaan AnggotaKomponen Cadangan
Pasal 13
  1. Warga negarayang sudah diangkat menjadi anggota Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 wajib mengikuti pelatihan untuk penyegaran dan penyesuaian dengan penugasan Komponen Cadangan pada masing-masing matra secara periodik.
  2. Anggota Komponen Cadangan digolongkan berdasarkan pendidikan, pelatihan, pengalaman dan atau peranannya dalam susunan tingkatan atau kepangkatan yang setara dengan kepangkatan prajurit TNI atau komponen utama.
  3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal ini diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 14
  1. Anggota Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dimasukkan ke dalam satuan Komponen Cadangan matra darat, satuan Komponen Cadangan matra laut, satuan Komponen Cadangan matra udara sebagaimana dimaksud dalam Pasa l6.
  2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal ini diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 15
  1. Sumber dayaalam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana termasuk awak dan yang mengawakinya yang dimiliki negara, badan swasta atau perseorangan dan telah dibina sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat didayagunakan sebagai bagian atau satuan Komponen Cadangan.
  2. Setiap pemilik, pengelola atau penanggung jawab sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kepentingan Komponen Cadangan wajib mendukung pendayagunaannya.
  3. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 16
  1. Anggota Komponen Cadangan wajib menjalani masa bhakti dalam dinas Komponen Cadangan selama 5 (lima) tahun dan setelah masa bhakti berakhir secara sukarela dapat diperpanjang selama-lamanya 5 (lima) tahun lagi, atau berakhir setelah yang bersangkutan mencapai usia 55 (limapuluh lima) tahun.
  2. Persyaratan untuk dapatdiperpanjang adalah sebagaiberikut: a. tenaganya masih diperlukan ; b. sehat jasmani dan rohani; c. keinginan dan atau kesediaan yang bersangkutan ; d. tidak sedang menjalani hukuman penjaraa tau kurungan ; e. tidak sedang dicabut haknya ikutserta dalam pertahanan negara;dan f. tidak dalam keadaan pemberhentian tidak dengan hormat dari instansi/badan swasta dimana yang bersangkutan bekerja.
  3. Perpanjangan masa bhakti sebagai anggota Komponen Cadangan ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 17
  1. Selama menjalani masa bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 anggota Komponen Cadangan dalam penugasannya berada dalam dinas aktif dan tidak dalam dinas aktif.
  2. Selama dalam dinas aktif anggota Komponen Cadangan melaksanakan penugasan dibidang pertahanan yang ditentukan, dan selama tidak dalam dinas aktif warganegara kembali melaksanakan pekerjaan dan atau profesi semula.
  3. Setiap anggota Komponen Cadangan wajib memenuhi panggilan dalam dinas aktif berdasarkan tingkat keadaan dan kebutuhan.
Pasal 18
  1. Dalam pelaksanaan tugas pertahanan menghadapi ancaman militer: a. perpanjangan masa bhakti secara wajib dapat diberlakukan terhadap anggota Komponen Cadangan yang akan mengakhiri masa bhaktinya, terhitung mulai tanggal pemberhentiannya; b. mantan anggota Komponen Cadangan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak pemberhentiannya dapat diwajibkan aktif kembali melalui mobilisasi.
  2. Perpanjangan masa bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf adan kewajiban aktif kembali tersebut huruf b berlaku paling lama2 (dua) tahun.
  3. Wewenang perpanjangan masa bhakti dan pemanggilan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berada pada Menteri.
Pasal 19
  1. Kedudukan sebagai anggota Komponen Cadangan, selama menjalani masa bhakti dan atau dalam penugasan sebagai Komponen Cadangan tidak menyebabkan putusnya hubungan kerjadengan instansi atau badan swasta tempatnya bekerja semula.
  2. Dalam hal anggota Komponen Cadangan melaksanakan masa bhakti dalam penugasan sebagai Komponen Cadangan adalah peserta didik, yang bersangkutan tetap dapat melanjutkan pendidikan dan memperoleh hak-hak akademis.
  3. Pimpinan instansi, pimpinan badan swasta atau pimpinan lembaga pendidikan wajib memberi kesempatan kepada pegawai, pekerja atau peserta didik untuk mengikuti dinas atau penugasan sebagai Komponen Cadangan dan wajib untuk tetap memberikan hak-haknya.
Pasal 20
  1. Anggota Komponen Cadangan selama melaksanakan masa bhakti mendapat asuransi kesehatan, dan selama melaksanakan dinas aktif mendapat asuransi jiwa serta rawatan kedinasan lainnya.
  2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini pelaksanaannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  3. Anggota Komponen Cadangan yang mengalami perpindahan atau mutasi permukiman, pendidikan atau pekerjaan/profesi wajib melapor kepada satuan Komponen Cadangan lama dan kapada satuan Komponen Cadangan yang baru.
  4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
  5. Komandan satuan Komponen Cadangan setempat wajib menerima anggota Komponen Cadangan yang berpindah dan melakukan pencatatan administrasi perubahan.
  6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Pasal 22
  1. Anggota Komponen Cadangan yang memenuhi persyaratan dapat dianugerahi: a. tanda penghargaan berupa Satya Lencana Kesetiaan 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) tahun ;atau b. tanda kehormatan dan atau gelar kehormatan sebagai Veteran Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Pemilik, penanggung jawab atau pengelola yang telah mendukung pendayagunaan sumber dayaalam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana untuk kepentingan Komponen Cadangan dapat dianugerahi penghargaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Ketentuan pelaksanaan penganugerahan penghargaan sebagai mana dimaksud dalam Pasal ini diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 23
  1. Anggota Komponen Cadangan dapat memperoleh masa non aktif karena: a. sakit dan berada dalam perawatan ;b. menjalani pendidikan yang tidak dapat ditangguhkan ; c. menjalani pekerjaan /profesi/tugas-tugas yang tidak dapat ditangguhkan ;atau d. mengikuti suami/isteri sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan masa bhakti sebagai anggota satuan Komponen Cadangan.
  2. Masa non aktif tersebut wajib diganti setelah keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir yang lamanya sama dengan masa non aktif tersebut, kecuali apabila yang bersangkutan telah mencapai usia 55 (limapuluh lima) tahun.
  3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kedua: Pemeliharaan dan Perawatan Sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana Komponen Cadangan
Pasal 24
  1. Sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana sebagai unsur Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, secara wajib didayagunakan sebagai Komponen Cadangan dalam waktu yang tidak lebih dari setengah masa daur hidup atau usia pakainya dan dapat diperpanjang atas persetujuan pemilik, penanggung jawab, atau pengelola.
  2. Persyaratan untuk dapat diperpanjang sebagai Komponen Cadangan sebagai berikut: a. masih diperlukan ;dan b. masih laik pakai
  3. Perpanjangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan oleh Menteri atau Pejabatyang ditunjuk.
Pasal 25
  1. Selama berstatus sebagai Komponen Cadangan, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana termasuk anggota yang mengawakinya dalam dinas aktif digunakan untuk kepentingan pertahanan negara, pada masa tidak dalam dinasaktif atau tidak digunakan untuk kepentingan pertahanan negara penggunaannya tetap berada dibawah kekuasaan dan tanggung jawab pemilik, penanggung jawab, atau pengelola.
  2. Selama digunakan dalam dinas aktif sebagai Komponen Cadangan, pemeliharaan dan perawatan sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab negara.
  3. Pembinaan termasuk rawatan kedinasan bagi anggota dan yang mengawaki sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku terhadap anggota Komponen Cadangan, sebagaimana diatur dalam Bagian Pertama Bab ini.
Bagian Ketiga: Pembinaan Satuan Komponen Cadangan
Pasal 26
  1. Untuk mempersiapkan Komponen Cadangan dalam melaksanakan tugas pertahanan negara yang akan dihadapi, dilakukan pembinaan satuan Komponen Cadangan yang meliputi latihan perorangan, latihan dalam satuan, latihan antar satuan, latihan satuan antar matra dan latihan gabungan bersama komponen pertahanan negara lainnya.
  2. Keikutsertaan anggota dan seluruh unsur satuan Komponen Cadangan yang berasal dari sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana dalam latihan-latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai penugasan dalam dinas aktif.
  3. Dalam keadaaan biasa dimasa damai, anggota Komponen Cadangan, unsur sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana serta anggota yang mengawakinya ditetapkan dalam dinas aktif sebagai penugasan selama-lamanya30 (tigapuluh) hari tiap tahun, untuk menjalani latihan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2).
  4. Ketentuan penetapan penugasan Komponen Cadangan dalam dinas aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diatur dengan Keputusan Menteri.
Bab IV
Penggunaan
Pasal 27
  1. Komponen Cadangan digunakan dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang melalui keputusan mobilisasi dan demobilisasi yang ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
  2. Komponen Cadangan digunakan apabila telah diperhitungkan bahwa kekuatan TNI tidak mampu untuk menghadapi ancaman militer yang ada.
Pasal 28
Kekuatan Komponen Cadangan yang digunakan, ditetapkan oleh Menteri sesuai kebutuhan dan selanjutnya diserahkan kepada Panglima untuk dioperasionalkan bersama-samadengan TNI.
Pasal 29
Dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang Komponen Cadangan setelah dimobilisasi berstatus sebagai kombatan.
Pasal 30
  1. Anggota Komponen Cadangan, dalam dinas aktif tunduk pada hukum militer dan hukum pidana umum.
  2. Anggota Komponen Cadangan, tidak dalam dinas aktif tidak tunduk pada hukum militer tetapi hanya tunduk pada hukum pidanaumum.
Pasal 31
  1. Anggota Komponen Cadangan yang dalam melaksanakan tugas pertahanan negara mengalami cacatberat, cacat sedang, cacat ringan, gugur, tewas, meninggal dunia dalam dan atau oleh karena tugas, meninggal dunia biasa atau dinyatakan hilang dalam tugas diberlakukan ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi prajurit TNI.
  2. Anggota Komponen Cadangan yang gugur, tewas, meninggal dunia dalam dan atau oleh karena tugas melaksanakan tugas pertahanan negara berhak dimakamkan dengan upacara militer.
  3. Perlakuan terhadap sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana yang rusak tetap, rusak tidak tetap dan hilang selama digunakan untuk penugasan pertahanan negara menjadi tanggung jawab negara.
Pasal 32
  1. Anggota Komponen Cadangan dapat dikerahkan untuk kegiatan kemanusiaan penanggulangan bencana alam.
  2. Pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak dihitung Dalam Dinas Aktif melaksanakan tugas pertahanan, tetapi statusnya sebagai relawan seperti anggota masyarakat lainnya.
  3. Wewenang pengerahan Komponen Cadangan untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan penanggulangan bencana alam berada pada Menteri.
  4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal ini diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bab V
Pemberhentian dan Pengembalian
Pasal 33
  1. AnggotaKomponen Cadangan diberhentikan dengan hormat karena: a. sudah menjalani masa bhakti minimal 5 (lima) tahun dan tidak diperpanjang; b. sudah berusia 55 (limapuluh lima) tahun; c. pertimbangan khusus untuk kepentingan pendidikan, pekerjaan dan atau profesi; d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan; e. gugur, tewas atau meninggal dunia, atau f. tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas.
  2. Anggota Komponen Cadangan diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. menganut ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara;. b. melakukan tindakan yang dapat mengancam/membahayakan keamanan dan keselamatan negaradan bangsa; c. dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukumtetap; d. telah diketahui memberi keterangan palsu, tidak benar dan tidak lengkap; e. mempunyai tabiat yang nyata-nyata merugikan atau dapat merugikan kepentingan Komponen Cadangan.
  3. Wewenang pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berada pada Menteriatau Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 34
  1. Anggota Komponen Cadangan yang diberhentikan dengan hormat diberi penghargaan.
  2. Anggota Komponen Cadangan yang dinyatakan hilang dalam tugas pertahanan negara dan setelah 1 tahun sejak dinyatakan hilang belum ada kepastian atas dirinya diberhentikan dengan hormat dan diberlakukan sebagaimana Anggota Komponen Cadangan yang gugur.
  3. Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) kepadamantan Anggota Komponen Cadangan yang memenuhi persyaratan diberikan tanda-tandapenghargaan dapat berupapiagam dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud dalamPasal22 ayat (1).
  4. Lamanya waktu berada dalamd inasaktif sebagai anggota Komponen Cadangan diperhitungkan sebagai tambahan masa kerja pada profesinya semula.
  5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat(3) dan ayat(4) tidak berlaku bagi anggota Komponen Cadangan yang diberhentikan tidak dengan hormat.
  6. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 35
Anggota Komponen Cadangan selama berada dalam dinas aktif, dan tidak dalam dinas aktif serta yang diberhentikan dengan hormatdan yang diberhentikan tidak dengan hormat wajib memegang segala rahasia militer sekeras-kerasnya.
Pasal 36
  1. Anggota Komponen Cadangan yang diberhentikan dengan hormat wajib melaporkan setiap perubahan alamat dan atau perubahan data pribadi lainnya kepada instansi pertahanan negara didaerah paling lama7 (tujuh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut.
  2. Anggota Komponen Cadangan dan mantan anggota Komponen Cadangan yang memenuhi persyaratan dapat diterima menjadi prajuritTNI sebagai prajurit karier berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 37
  1. Sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana yang digunakan sebagai Komponen Cadangan diakhiri dan dikembalikan oleh negara kepada pemilik, penanggung jawab atau pengelola dalam kondisi baik.
  2. Pengakhiran dan pengembalian sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana yang rusak, dilaksanakan setelah diadakan perbaikan sedangkan yang hilang dilakukan penggantian oleh negara.
  3. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bab VI
Pembiayaan
Pasal 38
  1. Penyelenggaraan Komponen Cadangan Pertahanan Negara dibiayai APBN dan APBD.
  2. Kepada setiap Pemerintah Daerah, Departemen, instansi dan lembaga terkait lainnya diwajibkan mengalokasikan sebagian dana dari anggaran yang dalam pengelolaannya dialokasikan untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan Komponen Cadangan pertahanan negara.
  3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bab VII
Ketentuan Pidana
Pasal 39
  1. Diancam pidana penjara paling lama2 (dua) tahun : a. setiap orang tanpa alasan yang sah dengan sengaja melawan hukum tidak memenuhi kewajiban menjadi anggota Komponen Cadangan ;atau b. setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum membuat atau menyuruh membuat dirinya atau orang lain tidak cakap untuk menjadi anggota Komponen Cadangan.
  2. Setiap anggota Komponen Cadangan yang tidak melaksanakan dinas aktif dalam penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 dipidana dengan pidana penjara paling lama1 (satu) tahun dan paling lama2 (dua) tahun terhadap pelaksanaan dinas aktif dalam penugasan sebagaimana dimaksud dalamPasal29.
Pasal 40
Diancamdengan pidana penjara paling lama1 (satu) tahun :
  • a. setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan dirinya atau orang lain ditangguhkan atau tidak memenuhi syarat menjadi anggota Komponen Cadangan.
  • b. setiap orang yang dengan suatu pemberian atau janji, menyalahgunakan kekuasaan atau pengaruh, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, pemberian kesempatan, atau daya upaya atau keterangan sengaja menggerakkan orang lain untuk tidak melaksanakan panggilan untuk menjadi anggota Komponen Cadangan. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan dinas aktif dalam penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal26, dipidana dengan pidana penjara paling lama1 (satu) tahun dan paling lama2 (dua) tahun terhadap pelaksanaan dinasaktif sebagaimana dimaksud Pasal29.
Pasal 41
Anggota Komponen Cadangan yang melaksanakan dinas aktif yang dengan sengaja dan melawan hukum meninggalkan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tanpa alasan yang sah lebih lama dari 10 (sepuluh) hari secaraberturut-turut dalam keadaan biasa atau lebih dari 4 (empat) hari berturut-turut pada saat dimobilisasi berlaku ancaman pidana yang diatur dalam KUHPM(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer).
Pasal 42
Penyelenggara yang dengan sengaja dan melawan hukum atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan atau membiarkan tidak terlaksananya pemanggilan warganegara, pemeriksaaan, penyaringan, pemeriksaan ulang, pendidikan dasar kemiliteran dan penugasan dalam dinas aktif ataupun penyelenggaraannya menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
Pasal 43
Anggota Komponen Cadangan yang dengan sengaja dan melawan hukum atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal21 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama6 (enam) bulan.
Pasal 44
Pimpinan instansi, pimpinan lembaga, atau pimpinan lembaga pendidikan, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama2 (dua) tahun.
Pasal 45
Dipidana dengan pidana penjara paling lama1 (satu) tahun : a. setiap pemilik, penanggung jawab, atau pengelola sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana tanpa alasan yang sah dengan sengaja dan melawan hukum tidak memenuhi kewajiban dalam menetapkan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarananya untuk menjadi Komponen Cadangan atau, b. setiap pemilik, penanggung jawab, atau pengelola sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasaranadengan sengaja dan melawan hukum membuat atau menyuruh membuat miliknya, yang menjadi tanggung jawabnya, yang dalam pengelolaannyaatau milik orang lain tidak bisa atau tidak laik menjadi Komponen Cadangan.
Pasal 46
  1. Dipidana penjara dengan pidana penjara1 (satu) tahun : a. setiap pemilik, penanggung jawab, atau pengelola sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana prasarana yang dengan sengaja dan melawan hukummelakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan miliknya atau yang menjadi tanggung jawabnya atau milik orang lain, ditangguhkan atau tidak memenuhi syarat sebagai Komponen Cadangan. b. setiap pemilik, penanggung jawab, atau pengelola sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana prasarana yang dengan suatu pemberian atau janji menyalahgunakan kekuasaan atau pengaruh, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, dan pemberian kesempatan atau daya upaya atau keterangan secara sengaja menggerakkan orang lain untuk tidak menyerahkan atau menetapkan sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana prasarana untuk menjadi Komponen Cadangan.
  2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan pada saat pelaksanaan dinas aktif dalam penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal26, dipidana dengan pidana penjara paling lama1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan terhadap pelaksanaan dinasaktif sebagaimana dimaksud dalamPasal29.
Pasal 47
Setiap pemilik atau penanggung jawab sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana prasarana yang digunakan untuk Komponen Cadangan dalam melaksanakan dinas aktif dengan sengaja dan melawan hukum mengambil miliknya atau yang menjadi tanggung jawabnya selama-lamanya 20 (duapuluh) hari berturut-turut dalam keadaan biasa diancam pidana dengan pidana penjara paling lama1 (satu) tahun atau 4 (empat) hari berturut-turut dalam keadaan bahaya diancam pidana2 (dua) tahun.
Bab VIII
Ketentuan Peralihan
Pasal 48
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini maka:
  • a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan organisasi yang sudah ada dan sejenis dengan Komponen Cadangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah, diganti atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini;
  • b. mantan Prajurit TNI yang tidak melanjutkan pengabdian dibidang keprajuritan, mantan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang tidak melanjutkan pengabdian dibidang kepolisian, dan segenap unsur warganegara lainnya yang telah mengikuti dan lulus latihan dasar kemiliteran dapat diangkat menjadi anggota Komponen Cadangan matra darat, anggota Komponen Cadangan matra laut atau anggota Komponen Cadangan matra udara dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bab IX
Penutup
Pasal 49
Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini mulai berlaku maka Undang-Undang Nomor :56 Tahun 1999 tentang RakyatTerlatih (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 184, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3905) dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 50
Undang-Undang ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.[ps]