Inilah 5 Kebijakan Jokowi Terkait Bahan Bakar di 2015

Inilah 5 Kebijakan Jokowi Terkait Bahan Bakar di 2015 – Di awal tahun 2015, Presiden Joko Widodo mengeluarkan beberapa kebijakan terkat dua jenis bahan bakar yang sering di gunakan  masyarakat yaitu Premium dan Solar.

Kebijakan ini terkait usaha pemerintah untuk melakukan perubahan secara besar besar sistem Migas di Indonesia (Baca : Daftar Harga Pertamax per 1 Januari 2015 di Seluruh Kota).


Inilah 5 Kebijakan Jokowi Terkait Bahan Bakar di 2015


Solar disubsidi tetap sebesar Rp 1.000

Pemerintah akan memberikan subsidi tetap terhadap bahan bakar jenis solar sebesar Rp 1.000. Saat ini harga solar Rp 7.250 per liter, turun dari harga sebelumnya Rp 7.500. Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk kebijakan ini sebesar Rp 17 triliun.


Subsidi Premium DIcabut

Mengenai Premium, pemerintah memutuskan untuk mencabut subsidi Premium. Harga Premium saat ini sebesar Rp 7.600 per liter. Kebijakan ini diambil karena harga minyak dunia yang sedang turun.

"Harga premium Rp 7.600 per liter itu berdasarkan ICP (harga minyak Indonesia) USD 60 per barel dan kurs Rp 12.300 per USD," kata Menteri ESDM Sudirman Said.

Jika kebijakan ini tidak ada perubahan dengan kata lain tidak ada subsidi tetap seperti bahan bakar solar, maka ada kemungkinan harga Premium menjadi Rp 9.000 atau bahkan lebih.


Tiap bulan ada harga baru

Karena mekanisme penentuan harga bahan bakar solar dan premium berubah, maka mau tidak mau pemerintah akan secara rutin mengumumkan harga patokan dasar BBM.

Untuk penentuan harga dasar Premium, formulanya adalah harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ditambah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), ditambah margin usaha.

Sementara Solar, formulanya adalah harga dasar ditambah PPN, ditambah PBBKB, dikurangi subsidi Rp 1.000 per liter. "Walau tanpa subsidi, pemerintah tetap menetapkan harga BBM. Jadi tidak melanggar putusan MK," jelas dia.


Jaminan tidak ada kelangkaan dan pembatasan

Karena Premium tidak lagi disubsidi, pemerintah jamin tidak ada lagi kelangkaan atau pembatasan dalam pembelian atau penjualan Premium seperti di jalan tol pada beberapa waktu yang lalu.

Menteri BUMN, Rini Soemarno mengatakan tidak ada toleransi untuk kelangkaan BBM. Pertamina harus memastikan pasokan dan ketersediaan BBM di seluruh Indonesia aman.