Inilah Revisi Peraturan Taksi Online Terbaru

Inilah Revisi Peraturan Taksi Online Terbaru – Agar tidak terjadi lagi bentrok antara angkutan konvensional dan taksi online, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengeluarkan rancangan revisi Peraturan Menteri (PM) 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Dengan adanya aturan baru untuk taksi daring ini, diharapkan persaingan antara kedua jenis transportasi tersebut semakin sehat.

"Yang ingin kita capai adalah bagaimana keselamatan itu bisa terjamin. Kedua, seyogyanya agar monopoli itu tidak terjadi sehingga semua pihak-pihak di industri pertaksian ini bisa berjalan dengan baik," kata Menhub.

Rancangan revisi ini rencananya akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 November 2017. Berikut poin poin yang diatur dalam revisi PM 26 Tahun 2017.

Berikut Revisi Peraturan Taksi Online Terbaru


Argometer taksi

Besaran tarif dan pembayaran dilakukan berdasarkan besaran tarif yang tercantum pada aplikasi dengan bukti dokumen elektrik.


Tarif

Tarif taksi online ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa tansportasi dengan berpedoman pada tarif atas dan bawah. Tarif batas dan tarif batas bawah sendiri akan ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat atas usulan dari Kepala BPTJ atau Gubernur sesuai kewenangannya.


Wilayah operasi

Wilayah operasi taksi daring ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atau Kepala BPTJ atau Gubernur.


Kuota mobil

Sama seperti wilayah operasi, jumlah taksi online yang boleh beredar di suatu wilayah akan ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atau Kepala BPTJ atau Gubernur.


Persyaratan

Untuk perorangan yang memiliki kurang dari lima kendaraan, dapat berhimpun di badan hukum berbentuk koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan taksi daring.


BPKB & STNK

Peraturan mewajibkan memiliki kendaraan yang dibuktikan dari BPKB atau STNK atas nama badan hukum atau atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi.


Domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

Taksi daring menggunakan TNKB sesuai wilayah operasi yang ditetapkan.


Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT)

Adapun persyaratan permohonan izin bagi kendaraan bermotor baru harus melampirkan salinan SRUT kendaraan bermotor.


Peran aplikator

Perusahaan aplikasi di bidang transportasi dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum yang meliputi memberikan layanan akses aplikasi kepada perusahaan angkutan umum yang belum memiliki izin penyelenggaraan taksi daring.


SIM A Umum

Penyedia aplikasi transportasi onlia atawa aplikator, mewajibkan pengemudinya untuk memiliki SIM A Umum. Selain itu, harus ada asuransi serta data aplikasi diserahkan kepada pemerintah