7 Hal yang Harus Diketahui Soal Registrasi Kartu SIM Prabayar

7 Hal yang Harus Diketahui Soal Registrasi Kartu SIM Prabayar - Terhitung sejak 31 Oktober 2017 hingga penutupan bulan Februari 2018, pemerintah mewajibkan pelanggan lama kartu SIM prabayar diwajibkan melakukan pendaftaran ulang dengan menyertakan nomor KTP dan kartu keluarga. Hal ini juga berimbas pada pengguna baru kartu SIM prabayar (perdana) yang juga diwajibkan untuk melakukan hal yang sama.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala seperti belum adanya nomor KTP karena blanko E-KTP yang belum tersedia sehingga proses mendapatkan KTP bisa berbulan-bulan bahkan tahunan.

Kendala lainnya berupa data sentral di pusat yang menggunakan basis data Disdukcapil tiap daerah masih belum lengkap. Namun, perlu diketahui pula agar kendala-kendala lain tidak terjadi kepada pelanggan kartu SIM prabayar adalah terkait tata cara dan prosedur pendaftaran. Dibawah ini akan dijabarkan bagaimana tata cara dan prosedur pendaftaran tersebut:

7 Hal tentang Registrasi Kartu SIM Prabayar



Alasan registrasi ulang

Dasar hukum registrasi kartu prabayar ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016.

Hal ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen terkait penyalahgunaan nomor ponsel oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab seperti penipuan dan hoax. Sistem operator seluler akan terhubung dengan database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sehingga identitas pemilik kartu prabayar akan terkait langsung dengan data kependudukannya. Hal ini perlu dilakukan karena pemerintah berniat untuk menerapkan Single National Identity.


Cara registrasi

Registrasi ulang dilakukan dengan mendatangi gerai masing-masing operator dengan menyiapkan NIK (bisa dari e-KTP atau Kartu Keluarga) dan nomor KK. Tiap data yang masuk akan dikroscek keasliannya ke server Disdukcapil. Pendaftaran juga bisa dilakukan sendiri. Ada dua metode yang dapat ditempuh, yakni melalui SMS atau lewat layanan online operator.



Batas waktu

Registrasi ulang mulai efektif tanggal 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018. Jika tidak melakukan regristrasi ulang maka akan ada kompensasi untuk melakukan regristrasi hingga 1-2 bulan. Penutupan nomor kartu SIM prabayar akan dilakukan bertahap bila sampai waktu kompensasi berakhir tidak juga melakukan registrasi ulang.


Tidak memiliki KTP

Jika E- KTP atau KTP masih belum jadi atau hilang maka dapat menggunakan nomor di kartu keluarga. "Kalau sekarang misalnya belum ada E-KTP, tidak apa-apa. Karena NIK itu kan melekat ke orangnya, jadi NIK itu ada juga di KK," tutur Dirjen Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil, Zudan Arif Fakhrullah.



Sanksi bila tidak mendaftar

Hingga tenggat waktu yang ditetapkan tidak kunjung mendaftar maka nomor telepon pelanggan akan diblokir secara bertahap. Pemblokiran tersebut mencakup blokir panggilan keluar, panggilan masuk, dan blokir pengiriman pesan.


Keamanan data

Pemerintah dalam hal ini Disdukcapil menjamin keamanan data pelanggan yang didaftarkan pada nomor kartu prabayar. Data tidak akan bisa diubah dan disalahgunakan operator karena letaknya berada di server Dukcapil. Operator pun dilarang untuk membocorkan segala data pribadi milik pelanggan karena ada sanksi hukumnya.

"Kami jamin operator hanya bisa melihat data saja, tidak mengubahnya. Karena akses yang diberi ke mereka berbeda, hanya verifikasi saja," tutur Zudan.

"Kalau sampai operator telekomunikasi membocorkan itu, nanti dia dikenai denda ratusan miliar, ada sanksi pidananya, dan perjanjian kerja sama nya dihentikan," pungkasnya.


Jumlah nomor yang dapat dimiliki seorang pengguna

Tidak ada batasan dalam jumlah kepemilikan nomor kartu SIM. Hanya saja untuk tiap satu operator, pengguna hanya dapat memiliki 3 nomor kartu SIM dengan catatan harus datang ke gerai operator telekomunikasi tersebut untuk melakukan pendaftaran.