Cara Blokir Pajak Kendaraan Yang Telah Dijual - Pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia berjalan dengan cepat. Baik sepeda motor maupun mobil sudah bukan barang mewah. Tak mengherankan kota-kota besar terasa sesak oleh kendaraan mengiringi laju pertumbuhan penduduk yang juga cukup tinggi.
Pengenaan pajak progresif yang diimplementasikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor belum dapat mengatasi pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor oleh orang pribadi yang berimplikasi kepada semakin tingginya tingkat kemacetan lalu lintas.
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan untuk kendaraan bermotor pertama setinggi-tingginya sebesar 2% (dua persen) dan untuk kendaraan bermotor kedua dan seterusnya setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh persen).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan mengubah retribusi untuk kendaraan motor pertama setinggi-tingginya 2%, untuk kendaraan motor kedua sebesar 2,5% hingga kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh persen) melalui Perda nomor 2 tahun 2015. Dalam perda tersebut utamanya Pasal 7 ayat (1a), disebutkan bahwa tarif pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Jika dalam satu alamat/nama lebih dari satu mobil atau motor, maka dikenakan pajak progresif.
Meski cukup jelas, namun aturan ini masih membingungkan sebagian orang. Misalnya, bila sudah menikah dan memiliki Kartu Keluarga terpisah dengan orang tua tetapi tinggal di alamat yang sama, bagaimana kedudukan pajak progresifnya?
Solusinya adalah mendatangi Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) dan menjelaskan bahwa sudah tidak lagi satu keluarga.
Solusinya datang ke Samsat. Bilang mau klarifikasi soal pajak progresif. Di sana ada formulir yang menyatakan bahwa ini sudah beda keluarga. Bisa dipisah meskipun alamat yang tertera di kartu keluarga (baru) sama (dengan alamat kartu keluarga orang tua)," ucap Edi Sumantri, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta.
Lalu bagaimana bila pajak progresif dikenakan pada masyarakat yang telah menjual kendaraannya tetapi belum diganti nama oleh pemilik baru? Melalui sosialisasi pihak Kepolisian, solusi yang ditawarkan adalah dengan memblokir pajak kendaraan yang lama.
Caranya pun cukup mudah yaitu dengan mendatangi Samsat tempat kendaraan tersebut tercatat. Form yang diperlukan untuk pencabutan atau pemblokiran telah tersedia dan proses pembuatan laporan penjualan kendaraan bermotor tidak membutuhkan waktu yang lama karena sebatas mengganti atau merubah data serta tidak dikenakan biaya atau gratis.
Pemilik lama diharuskan mengisi data penjualan pada formulir yang tersedia di Samsat dengan melampirkan formulir pemblokiran bermaterai Rp.6000, fotokopi KTP/SIM dan kartu keluarga, salinan pajak, surat kuasa bermaterai Rp.6000 dan fotokopi KTP penerima kuasa bila proses pemblokiran diwakilkan oleh orang lain, serta surat keterangan RT/RW jika terdapat nama yang sama di RT/RW tersebut.
